Perbedaan UU No 10 Tahun 1961 Dengan UU No 24 Tahun 1997

Perbedaan UU No 10 Tahun 1961 Dengan UU No 24 Tahun 1997

Perbedaan UU No 10 Tahun 1961 Dengan UU No 24 Tahun 1997

 

Perbedaan Undang-Undang

 

Perkembangan pesat yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hubungannya akan kepastian pendaftaran tanah. Karena tanah jelas menjadi aspek utama dan penting dalam pembangunan, dimana seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan tanah untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk tercapainya kepastian pendaftaran tanah tersebut maka Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya akan disebut sebagai PP 10/1961) yang telah berlaku sejak tahun 1961 dipandang memiliki substansi yang sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan zaman untuk memberikan kepastian atas pendaftaran tanah tersebut.

 


Oleh karenanya pada tanggal 8 Juli 1997 pemerintah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya akan disebut sebagai PP 24/1997) untuk menggantikan PP 10/1961 tersebut. PP ini berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkannya (Pasal 66) yang berarti secara resmi mulai berlaku diseluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 1997 dengan Peraturan Pelaksananya adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya akan disebut sebagai PerMen 3/1997). Sementara semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari PP 10/1961 yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan PP 24/1997 ini (Pasal 64 ayat (1) ).

Tentunya PP 24/1997 & PP 10/1961 ini memiliki beberapa perbedaan baik dalam segi pelaksanaan terlebih lagi kandungannya. Perbedaan inilah yang akan menjadi pembahasan dalam paper ini.

Apa dasar pergantian PP No 10 Tahun 1961?

2. Apa unsur – unsur persamaan dari PP 24/1997 & PP 10/1961?
3. Bagaimana penyempurnaan pendaftaran tanah?

 

Tujuan

1. Untuk mengetahui dasar pergantian PP No 10 Tahun 1961.
2. Untuk mengetahui unsur – unsur persamaan PP 24/1997 & PP 10/1961.
3. Untuk mengetahui penyempurnaan pendaftaran tanah.

 

Dasar Pergantian PP No 10 Tahun 1961

Sesuai dengan perintah Pasal 19 UUPA, perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah ini. Atas dasar perintah itu, maka pemerintah menerbitkan PP No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pendaftaran tanah yang diselenggaran menurut ketentuan PP No 10 Tahun 1961, tidak memuaskan, sehingga akhirnya pemerintah mengganti PP No 10 Tahun 1961 dengan PP No 24 tahun 1997.

Dasar pergantian PP No 10 Tahun 1961 ini dapat dilihat dalam penjelasan PP No 24 Tahun 1997 pada bagian umumnya menyebutkan bahwa : “Dalam kenyataan pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun, belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar. Dalam pada itu melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian-pemberian hak baru, jumlah tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama pembangunan jangka panjang kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta.

Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan objektif tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar diwilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaanya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu dalam rangka peningkatan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan”.

 

Artikel Terkait