Pengertia Hukum Adat Menurut Para Ahli

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal untuk lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lain seperti Jepang, India, Cina. Hukum adat adalah hukum asli negara Indonesia. Sumber informasi adalah pembatasan hukum tidak berdokumen yang tumbuh dan berkembang dan dikelola dengan pengakuan hukum dari masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak ditulis dan berkembang, hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memiliki elastisitas. Selain itu, komunitas hukum adat juga dikenal sebagai kelompok orang yang terikat oleh hukum adat sebagai warga negara serta aliansi hukum, karena tempat tinggal mereka serupa atau berdasarkan keluarga mereka.

Terminologi

Ada dua pendapat tentang asal kata adat ini. Di sisi lain, ada orang yang mengklaim bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti adat. Menurut Profesor Amrra, istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta. Menurutnya, istilah ini digunakan oleh orang Minankabau sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurutnya, adat berasal dari dua kata, a dan dato. Aya berarti tidak,
dato berarti sesuatu.

Menurut profesor Cornelis van Vollenhoven

Menurut profesor Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum keseluruhan perilaku agresif dalam tindakan sanksi (hukum) di satu sisi dan di negara (adat) yang tidak dikodifikasikan di sisi lain. Perilaku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan di sini dan sekarang valid. Sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain terhadap pelanggaran norma (hukum). Kodifikasi berarti hal-hal berikut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya berarti menyusun berbagai peraturan menjadi undang-undang. Atau menyusun dokumen hukum. Atau klasifikasi undang-undang dan undang-undang berdasarkan pada prinsip spesifik dari undang-undang standar.
Menurut profesor Budaya Djojodigoeno adalah sistem sistematis bidang hukum tertentu / daerah sebagai penyatuan cara terpadu (semua bagian dikendalikan), sempurna (semua masalah yang mungkin diatur) Ini adalah pembukuan.

Diskusikan istilah hukum adat

Hukum adat pertama kali diusulkan oleh profesor. Snouck Hurgrounje adalah seorang ahli sastra timur di Belanda (1894). Sebelum istilah hukum adat dikembangkan, itu disebut orang adat Lect. Profesor Snouck Hurgrounje dari bukunya deathjehers (Aceh) pada tahun 1893 – 1894 menyatakan bahwa hukum orang Indonesia yang dikodifikasi adalah deathjehers.

Maka istilah ini juga digunakan oleh profesor. Bapak Cornelis van Vollenhoven, gelar Sarjana Seni, dan sarjana hukum yang juga menjabat sebagai profesor di Universitas Leiden di Belanda. Dia memasukkan kata Adatlecht dalam buku berjudul Adat Lecht van Nadharran Indy (Warga Negara India dari Masyarakat Asli Hindia Belanda) dari tahun 1901 hingga 1933.

Dalam Pasal 134, paragraf 2 mulai berlaku pada tahun 1929, undang-undang India secara resmi menggunakan istilah ini pada tahun 1929 di Indische Staatsregeling (Peraturan Hukum Belanda) yang merupakan jenis hukum Kepulauan Hindia Belanda Timur.

Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa istilah ini hanya istilah teknis. Itu karena istilah tersebut telah tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum untuk menyelidiki hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia karena berkembang menjadi sistem ilmiah.

Dalam bahasa Inggris itu juga disebut Hukum Adat, tetapi pembangunan itu sendiri di Indonesia hanya dikenal sebagai Adat. Ini merujuk pada sistem hukum yang disebut hukum adat.

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe Penghoeloe yang dikutip oleh profesor. Amura: Karena dia sedikit ragu dengan sumber daya alam yang kaya populasi, manusia tiba di adat sebagai kelanjutan dari pertempuran kehidupan selama kemakmuran yang berlebihan.

Menurut pendapat profesor Nathrow menyatakan bahwa Adat Minangkabau dimiliki oleh mereka sebelum orang-orang Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi.

Profesor Dr. Mohammad Koesnoe, SH Dalam bukunya, istilah hukum adat dikatakan telah digunakan oleh Ulama ASEAN [1] bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630 Yaitu. Profesor A. Hasymi menyatakan bahwa buku ini (ditulis oleh Sheikh Jalaluddin) adalah buku dengan nilai tinggi di bidang hukum yang baik.

Sumber : https://suhupendidikan.com