Kabinet Baru dan Efektivitas Layanan Elektronik

Kabinet Baru dan Efektivitas Layanan Elektronik

Kabinet Baru dan Efektivitas Layanan Elektronik

Kabinet Baru dan Efektivitas Layanan Elektronik
Kabinet Baru dan Efektivitas Layanan Elektronik

POSTUR menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II disiapkan untuk menghadapi potensi resesi ekonomi global. Presiden Jokowi memikirkan berbagai faktor dalam memilih menteri-menterinya, termasuk solusi risiko perlambatan ekonomi dunia yang dirasakan saat ini.

Untuk menghadapi kemungkinan resesi ekonomi tidak hanya diperlukan instrumen

atau kebijakan ekonomi semata. Namun, dibutuhkan komunikasi pembangunan yang efektif ditunjang dengan layanan elektronik yang memadai.
Kabinet baru yang dipimpin Presiden Jokowi perlu mewujudkan demokratisasi teknologi informasi sebagai solusi pembangunan. Kini tren menunjukkan bahwa korporasi global juga menekankan inisiatif dan program demokratisasi teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu korporasi yang tengah getol menerapkan inisiatif tersebut adalah Microsoft yang kini di bawah kepemimpinan Satya Nadella, CEO ketiga, setelah Bill Gates dan Steve Ballmer. Wujud demokratisasi teknologi ala CEO Microsoft ialah menyediakan internet murah, terutama di desa-desa terpencil.
Kabinet Kerja II perlu memperbaiki komunikasi publik yang ditinggalkan kabinet sebelumnya agar komunikasi pembangunan bisa lancar. Terutama dalam melaksanakan proyek strategis nasional (PSN). Sebagai catatan, PSN bersifat istimewa dan diberikan fasilitas percepatan sebagaimana diatur dalam Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di tahapan proyek

, mulai penyiapan hingga implementasi. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan.
Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat tertundanya pencapaian financial close.

Guna menanggulangi hambatan-hambatan itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah

perbaikan dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan. Di luar hal di atas, untuk menangani kendala pengadaan tanah telah diterbitkan UU No 2 Tahun 2012 untuk percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Peraturan itu dilengkapi peraturan turunan yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan. Semua itu membutuhkan sosialisasi dan komunikasi massa yang efektif. Dengan begitu, terjadi komunikasi positif antara masyarakat dan pemerintah terkait proyek pembangunan.

 

Sumber :

https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/