Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia

Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia

Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia

Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia
Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia

Jepang melihat Asia sebagai suatu pasar yang signifikan dan terus berkembang dengan prospek pertumbuhan yang cerah. Banyak negara di wilayah tersebut berhasil melakukan transisi dari ekonomi substitusi-impor menjadi ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia meski sempat mengalami kemunduran karena krisis moneter 1997-98. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Populasi tersebut menunjukkan pasar asing yang lukratif jika pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat terwujud dengan baik. Sehingga, merupakan kepentingan Jepang untuk membimbing Indonesia menelusuri jalur menuju kesejahteraan tersebut sambil sekaligus memanfaatkan tingkat upah tenaga kerja yang rendah dan sumber daya alamnya yang melimpah (Stott, 2008).

Pemberian Bantuan Finansial Terhadap Indonesia

Indonesia merupakan penerima Bantuan Pembangunan Pemerintah (Official Development Assistance/ODA) Jepang yang terbesar, mencerminkan ikatan diplomatik dan ekonomi yang kuat antara Jepang dan Indonesia. Pemerintah Jepang memulai program bantuan luar negeri setelah Perang Dunia II berakhir dalam bentuk pembayaran reparasi ke negara-negara yang menderita karena pendudukan militer Jepang selama masa perang. Dalam masa ini Jepang menginisiasi didirikannya Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1966, serta mensponsori Southeast Asian Ministerial Conference on Economic Development (Bahri, 2010).

Pengajuan Proposal AMF oleh Jepang

Pada musim panas tahun 1997, sebagian besar Asia Timur dikejutkan oleh krisis mata uang dan keuangan yang tidak terduga dengan cakupan dan kedalaman yang lebih besar daripada krisis-krisis yang terjadi dari tahun 1930-an. Krisis ini pertama kali bermanifestasi sebagai krisis mata uang di mana baht Thailand dikepung oleh serangan spekulatif berdasarkan ekspektasi bahwa baht, yang dipatok dengan dolar AS, tidak akan mampu mempertahankan nilainya (Rapkin, 2001). Selain krisis yang melatar belakangi tersebut, memasuki abad ke-21 China dan Jepang semakin gencar memperebutkan pengaruh di wilayah ASEAN. Pada tahun 2000, China kemudian mencetuskan pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Disepakatinya ACFTA itu membuat Jepang berang. Dan dalam rangka menjaga stabilitas moneter di kawasan pasca-krisis keuangan Asia 1997, Jepang kemudian menggagas suatu dana moneter regional yang disebut Asian Monetary Fund (AMF) dan mengajukan diri sebagai donatur utamanya (Saputro, 2015). Kepentingan Jepang mendirikan AMF terletak pada keinginan untuk mempertahankan perkembangan ekonomi model ASIA melawan operasi bailout IMF di Thailand yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Karena itulah Jepang tidak memasukkan Amerika Serikat dalam rancangan AMF (Lee, 2006).

Baca Juga :