Hak Retensi


Table of Contents

Hak Retensi

Hak retensi merupakan jaminan khusus yang menguasai bendanya maka bagi kreditur lebih aman apabila tertuju pada benda bergerak yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya.Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokokmaupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang  gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.Pasal 575 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 576 KUHPerdata dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya ataumembayar utangnya atau melaksanakan   perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat accesoir yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat accesoi yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokokPerum Pegadaian menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya. Sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah (pemberi gadai). Hal yang demikian itu disebut Hak Retensi. Sedangkan hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi.Dalam KUHPerdata mengenai hak retensi diatur dalam pasal-pasal yang tercerai berai yaitu dalam Pasal 575, Pasal 576, Pasal 577, Pasal 578, Pasal 715,Pasal 725, Pasal 1616, Pasal 1729, Pasal 1812, dan Pasal 1364 KUHPerdata.Peraturan-peraturan mengenai Perum Pegadaian pertama kali diadakan pada tanggal 12 Maret 1901 dengan Stb No. 131 tahun 1901, berturut-turut diadakan dalam Stb No. 490 tahun 1905, Stb No. 64 tahun 1928, Stb No. 81 tahun 1928, Stb No. 266 tahun 1930 lembaga ini mendapat status sebagai Jawatan, PP

  1. Hak Hipotik