Mayarakat dalam Pengelolaan Bendungan


Mayarakat dalam Pengelolaan Bendungan

Mayarakat dalam Pengelolaan Bendungan

Mayarakat dalam Pengelolaan Bendungan
Mayarakat dalam Pengelolaan Bendungan

Peristiwa jebolnya tanggul bendungan Situ Gintung, di Cirendeu, Tangerang Selatan pada tanggal 26 Maret 2009, dengan korban tewas 99 orang dan 102 orang dinyatakan hilang serta ratusan rumah hancur. Merupakan peringatan bagi kita bahwa sebenarnya terdapat banyak waduk lama peninggalan pemerintah kolonial Belanda, di antaranya ada yang berumur lebih dari 90 tahun. Umumnya adalah konstruksi bendungan dari jenis bendungan timbunan tanah (earthfill dam), yang memang rentan terhadap perubahan atau kerusakan. Secara teoritis bendungan timbunan tanah memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain adanya kemudahan terjadinya:

  1. Longsoran-longsoran pada lereng kaki bendungan;
  2. Aliran buluh (piping) dalam tubuh bendungan;
  3. Kerusakan akibat binatang yang membuat lubang di dalamnya;
  4. Kelemahan pada sambungan dengan konstruksi kaku (pasangan/beton) akibat tak dapat
  5. mengikuti gerakan konsolidasi tanah yang mengakibatkan rawan bocor; dan
  6. Keruntuhan atau jebolnya bendungan akibat peluapan (overtopping) di atas puncaknya.

Dengan demikian pada musim hujan atau banjir kondisi tubuh bendungan perlu diamati atau dipantau dengan baik, untuk mengantisipasi bahaya keruntuhan bendungan. Semua itu memaksa kita tidak boleh lalai, untuk lebih memperhatikan bendungan-bendungan lama agar bencana tidak akan terulang kembali

Keterbatasan Instansi Pengelola

Sejak dasa warsa  1990-an Pemerintah mengawali dengan kebijakan tak ada penambahan jumlah pegawai atau PNS (zero growth), selanjutnya terjadi pengurangan terus-menerus akibat lebih banyak jumlah tenaga yang pensiun daripada penerimaan pegawai baru. Termasuk pada intansi pengelola bendungan, yakni terjadi pengurangan staf operasi dan pemeliharaan (O&P). Keadaan ini diperburuk dengan keterbatasan anggaran O&P yang memang belum pernah tercukupi secara layak sampai saat ini. Keterbatasan diikuti pada fasilitas dan instalasi pengamanan bendungan, masih adanya bendungan lama yang belum dilengkapi instalasi itu (piezometer, inclinometer, strainmeter, dll) atau jika ada sudah tidak dipantau secara rutin, atau bahkan peralatannya sudah tidak berfungsi sama sekali. Dengan jumlah bendungan lama cukup banyak, di Jawa Tengah tidak kurang dari 21 buah, serta kondisi tenaga dan dana O&P yang tersedia, maka instansi pengelola tidak mungkin mampu melayani dan menjalankan tugasnya dengan baik. Maka melibatkan masyarakat dalam pengelolaan bendungan lama merupakan alternatif  yang tepat dan strategis. Upaya memberdayakan dan menyertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan bendungan, bukan barang baru karena peran masyarakat petani (P3A) yang sudah lama dirintis, yakni dalam pengelolaan jaringan irigasi sejak tahun 1980-an. Sebenarnya pemberdayaan masyakat pada hakekatnya adalah aspek sosial yang harus dimiliki oleh para teknisi, sehingga seorang insinyur sipil tidak cukup hanya dibekali kompetensi teknik sipil atau civil engineering saja, tetapi juga aspek ilmu sosial atau rekayasa sosial (social engineering). Memang terbukti banyak permasalahan timbul pada proyek-proyek besar yang bisa berlarut-larut, sebagaimana terjadi dalam pembebasan lahan di proyek waduk Kedungombo.

Sumber : https://synthesisters.com/the-sprout-apk/