Pengertian Dasar Negara


Pengertian Dasar Negara

Pengertian Dasar NegaraPengertian Dasar Negara

Apa jadinya bangunan yang berdiri tanpa dasar atau fondasi? Tentu bangunan itu akan mudah runtuh, bukan? Sebuah bangunan tanpa dasar pasti mudah runtuh.Oleh karena itu, sebuah bangunan memerlukan dasar atau fondasi.Bangunan yang kokoh tentunya berdiri di atas dasar yang kokoh dan kuat.

Seperti bangunan, setiap negara memerlukan dasar negara agar tetap tegak berdiri.Bagi sebuah negara, dasar negara menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan.Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat terarah dan teratur.Kegiatan bernegara harus memiliki landasan yang kuat.Hal ini penting terutama bagi sebuah negara baru.Oleh karena itu, dasar negara dirumuskan sebelum sebuah negara didirikan.

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi penting dalam kehidupan bernegara.Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.Pancasila juga menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara.Segenap warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bila semua dapat melakukannya maka cita-cita luhur bangsa Indonesia akan terwujud. Cita-cita luhur yang dimaksud yaitu masyarakat adil dan makmur.

Berbagai rumusan pancasila

Rumusan 1 (Mr. Moh. Yamin, secara lisan 29 Mei 1945)

  1. a) Peri Kebangsaan.
  2. b) Peri Kemanusiaan.
  3. c) Peri Ketuhanan.
  4. d) Peri Kerakyatan.
  5. e) Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).
  6. Rumusan 2 (Mr. Moh. Yamin, secara tertulis 29 Mei 1945)
  7. a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
  8. b) Kebangsaan persatuan Indonesia.
  9. c) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
  10. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  11. e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  12. Rumusan 3 (Dr. Supomo, 31 Mei 1945)
  13. a)
  14. b)
  15. c) Keseimbangan Lahir dan Batin.
  16. d)
  17. e) Keadilan Sosial.
  18. Rumusan 4 (Ir. Soekarno, 1 Juni 1945)
  19. a) Kebangsaan Indonesia.
  20. b) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
  21. c) Mufakat atau Demokrasi.
  22. d) Kesejahteraan Sosial.
  23. e) Ketuhanan Yang Maha Esa.
  24. Rumusan 5 (Panitia 9/Piagam Jakarta, 22 Juni 1945)
  25. a) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  26. b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  27. c) Persatuan Indonesia.
  28. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuawaratan/perwakilan.
  29. e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  30. Rumusan 6 (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945)
  31. a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
  32. b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  33. c) Persatuan Indonesia.
  34. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  35. e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

 

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arahdan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan tujuan dari proses pembangunan. Untuk itu segala aspek dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia.

Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.Pembangunan disegala bidang selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Di bidang Politik misalnya, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik, dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik tak bermoral dan tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang luhur.Segala tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat, penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan kebijaksanaan yang diskriminatif dari penguasa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya merupakan praktek-praktek politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga sikap-sikap saling menghujat, menghalalkan segala cara dengan mengadu domba rakyat, memfitnah, menghasut dan memprovokasi rakyat untuk melakukan tindakan anarkhis demi kepuasan diri merupakan tindakan dari bangsa yang rendah martabat kemanusiaannya yang tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang berPancasila.

Di bidang Hukum demikian halnya.Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang harus selalu memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat.Hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan.Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum yang aspiratif. Pancasila menjadi sumber nilai dan sumber norma bagi pembangunan hukum. Dalam pembaharuan hukum, Pancasila sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai peraturan yang paling mendasar (Staatsfundamentalnorm) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pancasila menjadi sumber dari tertib hukum di Indonesia.Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkhis.Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Sebagai sumber hukum dasar, Pancasila juga mewarnai penegakan hukum di Indonesia, dalam arti Pancasila menjadi acuan dalam etika penegakan hukum yang berkeadilan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Dengan demikian perlu diwujudkan suatu penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum dengan cara yang salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.


Baca juga: