Periode Pasca Orde Baru


Periode Pasca Orde Baru

            Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia dengan berakhirnya Orde Baru di bawah kekuasaan rezim Soeharto. Pada tahun ini Soeharto digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie.

            Pada pemerintahan Habibie perhatian pemerintah terhadap HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan, lahirnya Tap MPR no. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam penegakan HAM.

            Kesungguhan pemerintahan Habibie dalam perbaikan pelaksanaan Ham ditunjukkan dengan pencanangan program Ham yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM, pada Agustus 1998, yang bersandarkan pada 4 pilar yaitu:

1)   Persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM

2)   Diseminari dan pendidikan tentang HAM

3)   Penentuan skala prioritas tentang HAM

4)   Pelaksanaan isi perangkat Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang0undangan Nasional.

            Komitmen Pemerintah dalam penegakan HAM juga ditunjukkan dengan pengesahan UU HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Pada tahun 2001, Indonesia juga menandatangani dua protokol hak anak yakni terkait perdagangan anak, prostitusi, dan pornografi anak, serta protokol yang terkait dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Menyusul kemudian, pada tahun yang sama pemerintah membuat beberapa pengesahan UU di antaranya tentang perlindungan anak, penghapusan KDRT, dan penerbitan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun2004-2009.

  1. Bentuk-Bentuk HAM

            Menurut Prof. Bagir Manan ada beberapa kategori bentuk-bentuk HAM, yaitu:[9][9]

  1. Hak sipil

            Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan.

  1. Hak politik

            Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikatkan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

  1. Hak ekonomi

            Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan.

  1. Hak sosial dan budaya

            Hak sosial budaya meliputi hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

            Menurut Prof. Baharuddin Lopa, HAM dibagi dalam beberapa jenis yaitu:[10][10]

  1. Hak persamaan dan kebebasan;
  2. Hak hidup;
  3. Hak memperoleh perlindungan;
  4. Hak penghormatan pribadi;
  5. Hak menikah dan berkeluarga;
  6. Hak wanita sederajat dengan pria;
  7. Hak anak dari orang tua;
  8. Hak memperoleh pendidikan;
  9. Hak kebebasan memilih agama;
  10. Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka;
  11. Hak untuk bekerja;
  12. Hak memperoleh kesempatan yang sama;
  13. Hak milik pribadi;
  14. Hak menikmati hasil/produk ilmu;
  15. Hak tahanan & narapidana;

            Sedangkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (Universal Declaration of Human Right) yang terwujud pada 10 Desember 1948[11][11], Hak Asasi Manusia terbagi dalam beberapa jenis, yang terdapat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 21 yaitu:[12][12]

  1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
  2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
  3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
  4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
  5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
  6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
  7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
  8. Hak untuk praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah;
  9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
  10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
  11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan itu;
  12. Hak bergerak;
  13. Hak memperoleh suaka;
  14. Hak atas satu kebangsaan;
  15. Hak untuk menikah dan keluarga;
  16. Hak untuk mempunyai hak milik;
  17. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama;
  18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat
  19. Hak untuk berhimpun dan berserikat
  20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

            Dan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu:[13][13]

  1. Hak atas jaminan sosial;
  2. Hak untuk bekerja;
  3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  4. Hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh;
  5. Hak atas istirahat dan waktu senggang;
  6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
  7. Hak atas pendidikan;
  8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.