Seleksi Dewan Pendidikan Cacat Hukum


Seleksi Dewan Pendidikan Cacat Hukum

Seleksi Dewan Pendidikan Cacat Hukum

Seleksi Dewan Pendidikan Cacat Hukum
Seleksi Dewan Pendidikan Cacat Hukum

Proses seleksi pengurus dewan pendidikan Kota Bekasi dinilai cacat hukum.

Kondisi ini disebabkan sejumlah nama yang diumumkan lolos seleksi administrasi. Sebelumnya, nama-nama yang lolos berjumlah 28 orang, dua diantaranya adalah ketua panitia dan sekretaris panitia seleksi (Pansel) musyawarah pemilihan pengurus dewan pendidikan Kota Bekasi.

Keanggotaan dewan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010, keanggotaan yang berasal dari dinas pendidikan dinilai harus ada untuk mewakili instansi dinas pendidikan di kota atau kabupaten.

Namun, dalam hal ini lebih etis jika unsur tersebut bukan berasal dari ketua panitia

atau Sekretarisnya. Sebelumnya juga hal ini dinilai tidak etis.

”Sebetulnya itu nggak boleh, kalau dia masuk seleksi udah nggak boleh, dicoret aja itu. Ada tapinya, tapinya itu anggota dewan pendidikan itu harus ada mewakili dari Dinas Pendidikan (Disdik), memang dia harus ada mewakili dinas pendidikan,” kata Pengamat Pendidikan, Imam Qobul Yahya, Senin (28/10).

Ia juga menilai bahwa proses seleksi yang sedang berlangsung cacat hukum, disesalkan juga publik tidak diberi tahu perihal seleksi tersebut. Kemudian panitia seleksi yang seharusnya dibentuk secara independen.

Dalam PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

, disebutkan dalam pasal 192 ayat 7, rekruitmen calon anggota dilaksakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman. ”Kalau ketua dan sekretaris panitia lolos seleksi dewan pendidikan kota Bekasi, berarti dari awal proses seleksi ini cacat hukum,” lanjut Imam.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Didit Susilo menyampaikan, pembentukan dewan pendidikan mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 1999, serta keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/U/2002.

Pembentukan dewan pendidikan ini sejatinya ditujukan untuk wadah peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Atas dasar itu, dewan pendidikan bukan perpanjangan tangan pemerintah, terlebih dalam rangka mengamankan kebijakan.

”Dalam PP dan nomenklaturnya tidak diatur secara spesifik, keanggotaan unsur Disdik lebih pada penghubung untuk memudahkan kordinasi,” terang Didit.

 

Baca Juga :