Kebijakan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto dengan mengadopsi semangat Benteng Policy kembali menjadi perbincangan hangat. Konsep ini bertujuan memperkuat posisi pengusaha pribumi sekaligus membangun ketahanan ekonomi nasional yang lebih solid. Namun, seperti yang ditekankan ASPRINDO, keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada pengawasan yang ketat agar tidak terulang kesalahan masa lalu.
Benteng Policy sendiri bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada era 1950-an, kebijakan serupa pernah diterapkan untuk memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Sayangnya, implementasinya sering kali terganggu oleh berbagai kendala, termasuk lemahnya mekanisme kontrol. Di era digital saat ini, tantangan tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan teknologi untuk monitoring real-time terhadap distribusi bantuan atau insentif yang diberikan.
Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teknologi dapat menjadi alat transparansi. Misalnya, platform digital yang terintegrasi bisa mencatat setiap aliran dana atau program pendukung pengusaha pribumi. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi dan mencegah potensi penyalahgunaan yang pernah terjadi di masa lampau. Hal ini juga sejalan dengan semangat pemerintahan yang semakin terbuka terhadap inovasi teknologi.
Selain itu, konteks global saat ini menuntut kebijakan ekonomi tidak hanya fokus pada sektor tradisional. Dukungan terhadap pengusaha pribumi bisa diperluas ke bidang teknologi dan startup. Banyak anak muda Indonesia yang kini aktif membangun bisnis berbasis aplikasi atau e-commerce. Jika Benteng Policy dirancang dengan mempertimbangkan akses terhadap pendanaan dan infrastruktur digital, dampaknya bisa lebih luas dan berkelanjutan.
Pengawasan ketat juga berarti melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah pusat. Kolaborasi dengan komunitas teknologi, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil bisa memperkuat sistem checks and balances. Data yang dikumpulkan secara digital akan lebih mudah dianalisis untuk melihat apakah tujuan kebijakan benar-benar tercapai.
Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan ketergantungan. Pengusaha yang didukung harus didorong untuk mandiri melalui transfer pengetahuan dan akses pasar yang lebih luas. Teknologi bisa membantu di sini, misalnya lewat program pelatihan online atau marketplace yang menghubungkan produk lokal dengan konsumen global.
Secara keseluruhan, Benteng Policy di tangan Prabowo memiliki potensi besar jika dijalankan dengan pendekatan modern yang mengedepankan transparansi dan inovasi. Pengawasan yang ketat bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
